Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Rapat Pleno Daerah dan Coaching Clinic Program Kerja TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) se-Kalimantan Barat pada hari Senin (27/6) di Balai Petitih (Rapat Pleno) dan Ruang Rapat Praja II (Coaching Clinic) Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatan Rapat Pleno dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Para Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat; Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat; Direktur BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI; Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat; Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat; Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat; Ketua Asosiasi, Perhimpunan dan Forum Komunikasi Perbankan di Provinsi Kalimantan Barat; serta Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan bahwa dalam rangka implementasi visi “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah” yang dicapai dengan strategi meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, mendorong produktivitas sektor UMKM dan meningkatkan pasar ekspor komoditi unggulan daerah serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi (TPAKD) dan diharapkan menjadi saran untuk mengevaluasi dan memperluas program dan/atau membuat program-program inovatif dan implementatif guna mempercepat meningkatnya akses keuangan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil survey OJK tahun 2019 tingkat inklusi keuangan Kalbar sebesar 75,33% dan 6 literasi keuangan 36,48%, sedangkan tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 76,11% dan tingkat literasi keuangan nasional sebesar 38,21%, dan sebagaimana arahan Presiden pada rapat terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif 2020 agar Inklusi Nasional dapat meningkat menjadi diatas 90% pada tahun 2024. Hal ini juga sangat terkait erat dengan capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat (67,66 poin) harus kita upayakan bersama mencapai level rata-rata nasional beriringan dengan peningkatan literasi keuangan.

Ditengah-tengah tantangan Pandemi Covid 19 yang masih berlanjut, Kalimantan Barat masih dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global, potensi bencana alam dan cuaca ekstrem, terbatasnya transmisi dan distribusi listrik serta perang Rusia-Ukraina, Pemerintah Daerah juga terus berupaya memanfaatkan peluang meningkatnya produktivitas komoditi unggulan daerah, pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan, serta harapan positif rencana Ibukota Negara bagi Kalbar menjadi provinsi penyangga dan meningkatkan 5 nilai perdagangan antar negara dengan tidak mengabaikan pengembangan sektor lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat.

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat yang dibarengi dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas merupakan cita cita kita bersama sehingga perlu sinergi menyediakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses masyarakat dari sisi persyaratan serta layanan dan aman (masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul).

Data sampai akhir tahun 2021 di wilayah Kalimantan Barat menunjukkan masih terdapat 802 Desa (39,49 %) yang belum memiliki akses internet serta 190 desa (9,35 %) tidak ada sinyal telepon seluler.

Gubernur Kalimantan Barat berharap Kepala Daerah memberikan atensi yang serius terhadap pemulihan/perbaikan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia agar literasi keuangan dan kepercayaan terhadap industri keuangan meningkat mendorong kelompok-kelompok usaha, sektor-sektor andalan pertanian, kehutanan dan perikanan untuk terlibat aktif mendorong kelompok-kelompok usaha mengakses produk-produk 7 jasa keuangan serta meningkatkan inklusi keuangan bagi usaha mikro, rakyat kecil dan kelompok pelajar/santri dan pemuda dengan mengoptimalkan program kerja berdasarkan potensi unggulan dan perkembangan perekonomian daerah masing-masing.