Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan “Rilis APBN Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2021” pada hari Rabu, 21 April 2021 di ruang Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat hadir sebagai keynote speaker mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi kepada publik dan sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN di Provinsi Kalimantan Barat.

Pada kegiatan tersebut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual melalui media zoom yang diikuti oleh Para Bupati/Walikota se Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1  (Pontianak, Singkawang) dan Tipe A2 (Ketapang, Sanggau, Sintang, Putussibau), Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bappeda dan BKAD Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah belanja dukungan sebesar Rp81,58 miliar atau 18,37 persen dari belanja wajib dana transfer umum senilai Rp444,055 miliar. Alokasi dana tersebut terdiri dari dukungan ekonomi Rp21,629 miliar atau 4,87 persen dan perlindungan sosial sebesar Rp59,95 miliar atau 13,5 persen.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat setelah di tanggal 21 Maret 2021, mulai ada kenaikan. Ekonomi Kalimantan Barat mulai tumbuh dari minus 2,4 persen dan sekarang mulai mengarah kepada angka 0. Artinya, tumbuh mengarah ke positif.

Serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 masih rendah, karena masih banyak kegiatan yang belum dilakukan tender. Sehingga nanti, mungkin setelah Hari Raya Idul Fitri ini, mungkin baru mengadakan tender. Apabila tender sudah dilakukan, penyerapannya akan signifikan.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga berkewajiban mendorong terselenggaranya penyaluran program pemulihan ekonomi nasional, yakni untuk peruntukan kesehatan berupa insentif tenaga kesehatan, serta belanja intervensi penanganan Covid-19 (sarpas, biaya klaim, dan vaksin). Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menyelenggarakan perlindungan sosial untuk dukungan daya beli demi menekan laju peningkatan kemiskinan dan kesenjangan.

Dukungan terhadap UMKM juga dilakukan guna menopang permodalan dan cashflow UMKM, agar bisa bertahan dan melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi. Pembiayaan korporasi untuk dukungan koperasi melalui BUMN dan penjaminan kredit modal kerja, serta insentif usaha untuk insentif perpajakan juga dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha, serta daya beli masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat optimis untuk pencapaian realisasi APBN di Kalbar, baik yang disalurkan langsung dari Jakarta maupun dari KPPN Kalimantan Barat. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa akselerasi setidaknya dari sisi nominal lebih bagus karena kepedulian satuan kerja terutama K/L itu sudah mulai sangat peduli terhadap apa yang disampaikan sejak awal, termasuk sejak tahun 2020. Kakanwil DJPB Kalbar meminta agar Pemerintah Provinsi Kalbar segera mempercepat penyerapan anggaran, karena pada saat kondisi pandemi Covid-19 yang sangat diharapkan adalah akselerasi dari belanja pemerintah.

Karena aspek yang lain dari ekspor, impor, kemudian konsumsi masyarakat, yang lebih parah itu anjlok. Maka harapannya, dari belanja pemerintah dan itu sudah direspons sangat positif oleh kementerian, lembaga, satuan kerja di Kalimantan Barat, sehingga cukup bagus penyerapannya.

Harapannya di triwulan pertama penyerapan sebesar 15 persen, triwulan kedua 25 persen, triwulan ketiga 40 persen, dan di triwulan akhir bisa mencapai 100 persen. Tapi dengan kondisi ini, Kakanwil DJPB Kalimantan Barat optimis penyerapan anggaran di Kalimantan Barat akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya