Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar menyelenggarakan audiensi zooming dengan Ombudsman RI terkait tindaklanjut Pemprov Kalbar terhadap penanganan laporan masyarakat terdampak ambruknya Dermaga Sambas, pada hari rabu (26/1).

Audiensi ini dipimpin oleh Kepala Resolusi KU (Keasistenan Utama) Resolusi dan Monitoring Ombudsman Republik Indonesia. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalbar hadir bersama OPD terkait yang terdiri dari Inspektorat Prov. Kalbar, Dinas PUPR Prov. Kalbar, Bappeda Prov. Kalbar, BKAD Prov. Kalbar dan Biro Hukum Setda Prov. Kalbar secara virtual di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Turut hadir secara virtual pada audiensi ini, Plt. Kepala Pengelolaan LAHP KU Resolusi dan Monitoring, serta pihak pelapor (perwakilan masyarakat terdampak ambruknya Dermaga Sambas).

Tujuan rapat ini adalah untuk membahas tindaklanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap penanganan laporan masyarakat terdampak ambruknya Dermaga Sambas.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalbar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada prinsipnya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan dan memenuhi tuntutan Masyarakat terdampak akibat ambruknya dermaga Sambas yang terjadi pada tahun 2014.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalbar menyarankan agar Ombudsman RI bersama Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat datang ke Kalimantan Barat, kemudian mengundang unsur masyarakat yang terdampak, Kejaksaan, Polda Kalbar, BPKP, Ditjen Bina Keuangan Daerah serta Pemerintah Provinsi Kalbar untuk melakukan pertemuan agar rekomendasi dari Ombudsman (kesepakatan bersama) ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalbar.