PONTIANAK - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Barat Tahun 2023 pada hari Selasa, 27 Juni 2023.

Rapat dilaksanakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Bapak H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.

Turut hadir pada Rapat Pleno TPAKD, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kepala OPD anggota TPAKD, Kepala Kementerian/Lembaga, Kepala Lembaga Jasa Keuangan, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat.

Pada sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi (TPAKD) dan diharapkan menjadi saran untuk mengevaluasi dan memperluas program dan/atau membuat program-program inovatif dan implementatif guna mempercepat meningkatnya akses keuangan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Gubernur Kalimantan Barat juga menyampaikan bahwa ada beberapa pelayanan perbankan yang tingkat pelayanannya kurang dan terkesan mempersulit nasabah. Ini merupakan salah satu kendala (trust) dalam meningkatkan inklusi keuangan dan menyesatkan dalam literasi keuangan karena tidak adanya keseragaman pelayanan.

Untuk itu perlu adanya inovasi dari perbankan dan jasa keuangan untuk memberikan pelayanan yang baik dan mudah bagi nasabah agar kepercayaan masyarakat meningkat. Inklusi dan literasi keuangan ini harus dipahami baik oleh Perbankan maupun Pemerintah Daerah.

Gubernur Kalimantan Barat berharap Kepala Daerah memberikan atensi yang serius terhadap pemulihan/perbaikan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia agar literasi keuangan dan kepercayaan terhadap industri keuangan meningkat mendorong kelompok-kelompok usaha, sektor-sektor andalan pertanian, kehutanan dan perikanan untuk terlibat aktif mendorong kelompok-kelompok usaha mengakses produk-produk jasa keuangan serta  meningkatkan inklusi keuangan bagi usaha mikro, rakyat kecil dan kelompok pelajar/santri dan pemuda dengan mengoptimalkan program kerja berdasarkan potensi unggulan dan perkembangan perekonomian daerah masing-masing.

Upaya untuk melawan rentenir agar tidak hanya diserahkan ke perbankan namun juga perlu peran Pemerintah Daerah. Perlu adanya inovasi dari TPAKD untuk mempercepat akses keuangan.

Berdasarkan survei nasional literasi dan Inklusi Keuangan oleh OJK terakhir kali pada tahun 2022, tercatat indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan secara Nasional masing-masing sebesar 49,68% dan 85,10%. Untuk Provinsi Kalimantan Barat sendiri, tercatat indeks Literasi Keuangan sebesar 51,95%, atau 2,27% lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Sementara untuk Indeks Inklusi Keuangan tercatat sebesar 84,16%, atau 0,94% sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional.

Tema Program Kerja TPAKD Provinsi Kalbar untuk Tahun 2023 meliputi :

1. Pemberdayaan UMKM Kalimantan Barat Menuju Berdaya Saing Nasional dan Global;
2. Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar);
3. Perluasan Titik Akses Keuangan (Delivery Chanel);
4. Digitalisasi UMKM;
5. Optimalisasi Program Proteksi Pelaku Usaha Pertanian dan Peternakan;serta
6. Ayo Cerdas Berinvestasi;